Aturan perpajakan terbaru, analisis, dan tips praktis — ditulis ringkas agar mudah dipahami Wajib Pajak Orang Pribadi, UMKM, maupun badan usaha.
PPN
PMK 49/2026 memperkenalkan SPP-TDLN, sistem baru memungut PPN dari transaksi digital luar negeri yang selama ini lolos skema PMSE.
Baca Selengkapnya →
PPh
Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli resmi memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% mulai 1 Agustus 2026. Simak dampaknya bagi pedagang online.
Baca Selengkapnya →
PPN
DJP mencatat setoran pajak ekonomi digital capai Rp54,71 triliun hingga Juni 2026, didominasi PPN PMSE dari 236 pemungut aktif.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
SE-9/PJ/2026 memperluas kewenangan DJP meminta data keuangan, kini mencakup penyedia jasa aset kripto pelapor CARF, tak lagi hanya perbankan.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
BPK menemukan piutang pajak macet Rp5,83 triliun belum tertagih optimal. DJP kini gandeng aparat penegak hukum lewat strategi multidoor untuk menagihnya.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026, pedoman tunggal pengawasan kepatuhan pajak yang mencabut 4 aturan lama dan terintegrasi dengan Coretax.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
PMK 28/2026 menurunkan ambang batas restitusi dipercepat dan memperketat syarat kepatuhan—realisasi restitusi pun anjlok 31,5% hingga Juni 2026.
Baca Selengkapnya →
Insentif
Pemerintah dan DPR menyiapkan RUU PFII dengan PPh 0% hingga 50 tahun agar dana WNI dan asing di BVI, Cayman, dan Labuan kembali ke Indonesia.
Baca Selengkapnya →
Coretax
Penerimaan pajak semester I 2026 tumbuh 24,6%, tapi tetap diproyeksi shortfall Rp46,9 triliun. DJP pun memperketat pengawasan kepatuhan dan terus membenahi Coretax.
Baca Selengkapnya →
UMKM
Perpres 27/2026 menetapkan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro, sehingga omzet hingga Rp500 juta/tahun bebas dari PPh Final UMKM.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
DJP menata ulang tempat terdaftar ribuan Wajib Pajak besar dan asing ke KPP/Kanwil baru, efektif berlaku mulai 1 Juli 2026.
Baca Selengkapnya →
UMKM
PP 20/2026 tetap mempertahankan tarif PPh Final 0,5% UMKM, tapi memperketat syarat lewat penggabungan omzet keluarga dan PT Perorangan.
Baca Selengkapnya →Konsultasikan kebutuhan pajak Anda bersama tim profesional ADS Office — gratis untuk sesi pertama.
