Aturan Baru DJP untuk Penyedia Printer Meterai Digital
DJP terbitkan PER-11/PJ/2026 yang mengatur penunjukan dan pengawasan penyedia Printer Meterai Teraan Digital demi tata kelola bea meterai yang lebih tertib.
Aturan perpajakan terbaru, analisis, dan tips praktis — ditulis ringkas agar mudah dipahami Wajib Pajak Orang Pribadi, UMKM, maupun badan usaha.
DJP terbitkan PER-11/PJ/2026 yang mengatur penunjukan dan pengawasan penyedia Printer Meterai Teraan Digital demi tata kelola bea meterai yang lebih tertib.
Regulasi
DJP menegaskan fasilitas pengurangan sanksi di PMK 71/2026 tetap mewajibkan pelunasan pokok pajak, bukan penghapusan utang.
Baca Selengkapnya →DJP menjadi tuan rumah forum BRITACOF ke-7, membahas pajak bisnis digital lintas negara, AI, dan standar layanan pajak baru.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
Kemenkeu menurunkan tarif bunga sanksi administrasi pajak periode Oktober 2026 lewat KMK 47/MK/EF.2/2026. Berikut rincian tarifnya.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
PMK 71/2026 memperbarui ketentuan pembetulan, keberatan, dan pengurangan sanksi PBB-P5L. Simak poin-poin yang perlu Anda ketahui.
Baca Selengkapnya →
Insentif
Keringanan 5% PBB-P2 DKI Jakarta 2026 berakhir tepat hari ini, 30 September. Telat sehari saja, sanksi 1% per bulan langsung berjalan.
Baca Selengkapnya →
Insentif
Menkeu Suahasil memproyeksikan insentif pajak 2026 capai Rp576,4 triliun, terbesar dinikmati rumah tangga dan UMKM.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
DJP memperkuat pengawasan pajak lewat big data, AI, dan Coretax, sekaligus menyiapkan pajak e-commerce mulai 1 Oktober 2026.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
DJP menghapus sanksi keterlambatan SPT, pembayaran pajak, dan faktur pajak bagi Wajib Pajak di NTT akibat gempa bumi, berlaku hingga 30 September 2026.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
PMK 55/2026 mengganti aturan lama dan menetapkan 14 syarat baru untuk menjadi konsultan pajak, termasuk ujian profesi dari asosiasi.
Baca Selengkapnya →
Coretax
DJP resmi menonaktifkan e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1. Simak ke mana layanan tersebut dialihkan setelah Coretax DJP berjalan penuh.
Baca Selengkapnya →
Coretax
DJP terbitkan PER-8/PJ/2026: Wajib Pajak kini bisa membatalkan Kode Billing Coretax sebelum kedaluwarsa, plus pembaruan KAP dan KJS.
Baca Selengkapnya →Konsultasikan kebutuhan pajak Anda bersama tim profesional ADS Office — gratis untuk sesi pertama.