PPN
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp54,71 T per Juni 2026
DJP mencatat setoran pajak ekonomi digital capai Rp54,71 triliun hingga Juni 2026, didominasi PPN PMSE dari 236 pemungut aktif.
Aturan perpajakan terbaru, analisis, dan tips praktis — ditulis ringkas agar mudah dipahami Wajib Pajak Orang Pribadi, UMKM, maupun badan usaha.
PPN
DJP mencatat setoran pajak ekonomi digital capai Rp54,71 triliun hingga Juni 2026, didominasi PPN PMSE dari 236 pemungut aktif.
Regulasi
SE-9/PJ/2026 memperluas kewenangan DJP meminta data keuangan, kini mencakup penyedia jasa aset kripto pelapor CARF, tak lagi hanya perbankan.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
BPK menemukan piutang pajak macet Rp5,83 triliun belum tertagih optimal. DJP kini gandeng aparat penegak hukum lewat strategi multidoor untuk menagihnya.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026, pedoman tunggal pengawasan kepatuhan pajak yang mencabut 4 aturan lama dan terintegrasi dengan Coretax.
Baca Selengkapnya →PMK 28/2026 menurunkan ambang batas restitusi dipercepat dan memperketat syarat kepatuhan—realisasi restitusi pun anjlok 31,5% hingga Juni 2026.
Baca Selengkapnya →
Insentif
Pemerintah dan DPR menyiapkan RUU PFII dengan PPh 0% hingga 50 tahun agar dana WNI dan asing di BVI, Cayman, dan Labuan kembali ke Indonesia.
Baca Selengkapnya →
Coretax
Penerimaan pajak semester I 2026 tumbuh 24,6%, tapi tetap diproyeksi shortfall Rp46,9 triliun. DJP pun memperketat pengawasan kepatuhan dan terus membenahi Coretax.
Baca Selengkapnya →
UMKM
Perpres 27/2026 menetapkan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro, sehingga omzet hingga Rp500 juta/tahun bebas dari PPh Final UMKM.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
DJP menata ulang tempat terdaftar ribuan Wajib Pajak besar dan asing ke KPP/Kanwil baru, efektif berlaku mulai 1 Juli 2026.
Baca Selengkapnya →
UMKM
PP 20/2026 tetap mempertahankan tarif PPh Final 0,5% UMKM, tapi memperketat syarat lewat penggabungan omzet keluarga dan PT Perorangan.
Baca Selengkapnya →
Coretax
DJP perbarui tampilan Coretax dan hadirkan fitur search agar wajib pajak lebih mudah menemukan layanan administrasi perpajakan.
Baca Selengkapnya →
Regulasi
KMK Nomor 29 Tahun 2026 menaikkan tarif bunga sanksi administratif dan imbalan bunga pajak untuk periode Juli 2026. Simak besarannya di sini.
Baca Selengkapnya →Konsultasikan kebutuhan pajak Anda bersama tim profesional ADS Office — gratis untuk sesi pertama.