Bagi Anda yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, ada kabar penting yang layak disimak: status Anda di mata hukum kini resmi berubah, dan itu berpengaruh langsung pada kewajiban pajak yang selama ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya. Pemerintah baru saja menerbitkan aturan yang menegaskan posisi pengemudi ojol dalam kategori usaha mikro, lengkap dengan konsekuensi perpajakannya. Berikut penjelasannya agar Anda tidak salah paham soal kewajiban yang sebenarnya berlaku.
Status Baru lewat Perpres 27/2026
Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2026, pemerintah menetapkan pengemudi ojek online roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, yang menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di Indonesia.
Dengan status baru ini, pengemudi ojol tidak lagi berada dalam ruang abu-abu soal kedudukan usahanya. Mereka kini disetarakan dengan pelaku usaha mikro pada umumnya, sehingga berhak atas seluruh fasilitas yang selama ini disediakan pemerintah bagi kelompok usaha tersebut, termasuk soal perpajakan.
Omzet hingga Rp500 Juta, Tidak Kena PPh Final UMKM
Poin yang paling banyak ditunggu tentu soal pajak. Sebagai pengusaha mikro, pengemudi ojol dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak dikecualikan dari kewajiban PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Artinya, selama penghasilan bruto Anda dari kegiatan sebagai mitra ojol masih di bawah ambang batas tersebut, Anda tidak perlu menyetorkan PPh Final atas penghasilan itu.
Menteri Maman menjelaskan bahwa mayoritas pengemudi ojol diperkirakan tidak akan terkena kewajiban ini, karena rata-rata pendapatan tahunan mereka memang masih berada di bawah batas Rp500 juta. Dengan kata lain, kebijakan ini secara praktis membebaskan sebagian besar pengemudi dari beban administrasi dan setoran PPh Final yang selama ini berlaku bagi pelaku UMKM pada umumnya.
Dasar Hukum Pengecualian Pajak
Pembebasan ini bukan aturan baru yang dibuat khusus untuk ojol, melainkan penerapan ketentuan yang sudah lebih dulu ada bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Rujukannya adalah:
- Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)
- Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023
Ketiga aturan tersebut mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun pajak tidak dikenai PPh Final UMKM. Perpres 27/2026 pada dasarnya menegaskan bahwa pengemudi ojol kini masuk dalam kategori yang berhak memanfaatkan ketentuan ini, karena statusnya sudah diakui sebagai pengusaha mikro.
Komisi Aplikator Turun Jadi Maksimal 8%
Selain soal status usaha dan pajak, Perpres 27/2026 juga mengubah struktur komisi yang selama ini dipotong oleh platform aplikator. Berikut perbandingannya:
| Ketentuan | Sebelumnya | Mulai 1 Juli 2026 |
|---|---|---|
| Komisi maksimal aplikator | Hingga 20% | Maksimal 8% |
| Porsi pendapatan pengemudi | 80% dari tarif perjalanan | 92% dari tarif perjalanan |
Penurunan komisi ini berlaku khusus bagi pengemudi ojol roda dua dan diharapkan dapat langsung meningkatkan pendapatan bersih yang diterima pengemudi dari setiap perjalanan, di luar dari isu pembebasan PPh Final tadi.
Akses ke Fasilitas UMKM Lainnya
Status sebagai pengusaha mikro tidak hanya berhenti pada urusan pajak dan komisi. Menteri Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol kini juga berhak mengakses berbagai program yang selama ini disediakan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, antara lain:
- Akses pembiayaan usaha, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi kewirausahaan
- Program pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif di luar aktivitas sebagai mitra transportasi online
Menurut Maman, langkah ini bertujuan menjaga ekosistem digital tetap sehat, kondusif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM lain yang memanfaatkan platform digital.
Apa yang Perlu Anda Lakukan
Jika Anda seorang pengemudi ojol roda dua dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta, pada dasarnya Anda tidak perlu menyetorkan PPh Final UMKM 0,5% atas penghasilan dari kegiatan tersebut. Namun tetap ada baiknya Anda mencatat penghasilan bruto secara rutin agar dapat memastikan posisi Anda benar-benar berada di bawah ambang batas tersebut, terutama jika Anda memiliki penghasilan tambahan dari sumber lain.
Bila Anda memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, menjalankan usaha sampingan, atau ragu bagaimana batas omzet ini dihitung dalam situasi spesifik Anda, sebaiknya konsultasikan kondisi Anda dengan konsultan pajak terpercaya. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga tanpa membayar lebih dari yang seharusnya.
